Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2013

Izin Di Bidang Ketenagalistrikan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Izin di Bidang Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Usaha-Usaha Ketenagalistrikan; 3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 4. Izin Operasi; 5. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 6. Kewajiban Pemegang Izin; 7. Masa Berlakunya Izin; 8. Masa Berakhirnya Izin; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pelaporan; 11. Keberatan Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Di Bidang Ketenagalistrikan

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

01 November 2013

Tanggal Pengundangan

01 November 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 5

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 561 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Baubau No.05 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

izin - ketenagalistrikan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2013/ NO. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Di Bidang Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha dibidang ketenagalistrikan; Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Usaha Ketenagalistrikan, perlu disesuaikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin di Bidang Ketenagalistrikan. Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Izin di Bidang Ketenagalistrikan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis Usaha-Usaha Ketenagalistrikan; 3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 4. Izin Operasi; 5. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik; 6. Kewajiban Pemegang Izin; 7. Masa Berlakunya Izin; 8. Masa Berakhirnya Izin; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pelaporan; 11. Keberatan Pencabutan Izin Usaha Ketenagalistrikan; 12. Sanksi Administratif; 13. Penyidikan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521