Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. kewajiban dan tanggung jawab; c. pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; e. koordinasi; f. pembiayaan; g. sanksi administratif; dan h. ketentuan lain-lain.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2021 tentang PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

10 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

10 Maret 2021

Tanggal Berlaku

10 Maret 2021

Sumber

LD. 2021/ NO. 311

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda kab. Jeneponto no.6 tahun 2021 tentang Perlindungan Hukum terhadap Guru.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2021/ NO. 311
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU
ABSTRAK:	a. bahwa guru merupakan pendidik profesional memiliki peran yang sangat strategis dalam menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas; b. bahwa guru dalam menjalankan tugas profesional sering mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminaif, intimidasi atau perlakuan tidak adil, baik dari pihak peserta didik, orangtua/keluarga peserta didik, masyarakat atau pihak lain sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam hal perlindungan hukumnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Guru. 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Repubblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356); Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. wewenang Pemerintah Daerah; b. kewajiban dan tanggung jawab; c. pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Guru; d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; e. koordinasi; f. pembiayaan; g. sanksi administratif; dan h. ketentuan lain-lain.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2021

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT