Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pangandaran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pengelola belanja subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha, kriteria dan persyaratan penerima belanja subsidi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pangandaran

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

22 April 2020

Tanggal Pengundangan

22 April 2020

Tanggal Berlaku

22 April 2020

Sumber

BD.2020/38

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - SUBSIDI, PSO - COVID-19 / CORONA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 453 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

38. PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 - Pedoman Pelaksanaan Pemberian
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2020/38
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:	bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara- negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat; bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berimplikasi pula antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional/ daerah, penurunan penerimaan negara/ daerah, dan peningkatan belanja negara/ daerah dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net); bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran terhadap penanganan dampak ekonomi antara lain pemberian subsidi bagi peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang terkena dampak pandemi Covid-19, sehingga dalam penyalurannya berjalan efektif, efisien, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan maka perlu diatur dengan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Subsidi; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri yang Terdampak Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2017; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 11/Pojk.03/2020; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, pengelola belanja subsidi bunga dan subsidi kerugian usaha, kriteria dan persyaratan penerima belanja subsidi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2020. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2013 dicabut. 18 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Belanja Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat Dan Subsidi Kerugian Usaha Bagi Peternak Ayam Ras Pedaging Mandiri Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pangandaran

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT