Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 2 Tahun 2012

Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Umum; 3. Objek dan Subjek; 4. Bentuk dan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga; 5. Wilayah dan Kewenangan Penerimaan; 6. Tata Cara Pengelolaan; 7. Pembinaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Andoolo

Tanggal Penetapan

08 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

08 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

08 Oktober 2012

Sumber

LD. 2012/No. 2, LL 10 HLM

Subjek

APBD - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 554 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Konawe Selatan No. 02 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN - PENERIMAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2012/No. 2, LL 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu didukung dengan tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber lain penerimaan daerah yang sah berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah; Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Dasar hukum: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 4 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 59 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Konawe Selatan No. 1 Tahun 2009 Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip Umum; 3. Objek dan Subjek; 4. Bentuk dan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga; 5. Wilayah dan Kewenangan Penerimaan; 6. Tata Cara Pengelolaan; 7. Pembinaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2012. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 2 Tahun 2012

Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT