Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup PUG meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan; b. pemberdayaan; c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; d. partisipasi masyarakat; e. pembinaan; dan f. pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pulang Pisau

Tanggal Penetapan

15 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

16 Juli 2020

Tanggal Berlaku

16 Juli 2020

Sumber

BD.2020/12

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Bidang

Halaman ini telah diakses 423 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pulpis Nomor 12 Tahun 2020 ttg Pedoman Pengarusutamaan Gender.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman-hak asasi manusia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2020/12
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dalam rangka mendukung pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi Lembaga Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 Ruang lingkup PUG meliputi: a. perencanaan dan pelaksanaan; b. pemberdayaan; c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; d. partisipasi masyarakat; e. pembinaan; dan f. pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020. 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521