Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Asas Pembentukan dan Materi Muatan 4. Produk Hukum 5. Peraturan Daerah 6. Peraturan Bupati 7. Peraturan DPRD 8. Fasilitasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah 9. Produk Hukum Berbentuk Penetapan 10. Partisipasi Masyarakat 11. Tindak Lanjut Pembatalan Produk Hukum Daerah 12. Pendokumentasian dan Penyebarluasan 13. Pembiayaan 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidenreng Rappang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkajene Sidenreng

Tanggal Penetapan

12 April 2019

Tanggal Pengundangan

12 April 2019

Tanggal Berlaku

12 April 2019

Sumber

LD.2019/NO.2

Subjek

STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Bidang

Halaman ini telah diakses 365 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO.2 th 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK:

produk hukum merupakan landasan hukum segala kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk penjaminan kepastian hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pembentukan produk hukum perlu diatur dengan baik dan benar; ketentuan mengenai penyusunan produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197); 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Asas Pembentukan dan Materi Muatan 4. Produk Hukum 5. Peraturan Daerah 6. Peraturan Bupati 7. Peraturan DPRD 8. Fasilitasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah 9. Produk Hukum Berbentuk Penetapan 10. Partisipasi Masyarakat 11. Tindak Lanjut Pembatalan Produk Hukum Daerah 12. Pendokumentasian dan Penyebarluasan 13. Pembiayaan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9), 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 15); dan 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 Nomor 4);
41

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT