Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019

Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi: a. Lingkup materi; dan b. Lingkup wilayah dan waktu perencanaan. Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi; b. rencana pola ruang; c. rencana jaringan prasarana; d. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; f. pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif; g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang; h. sanksi administrasi; dan i. ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Bangil

Tanggal Penetapan

21 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

21 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

21 Oktober 2019

Sumber

LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 7

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 618 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 7 Tahun 2019 Kab. Pasuruan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

infrastruktur

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 No 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 14 ayat (3) huruf c dan Pasal 27 ayat (2) Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 serta menampung dinamika perubahan masyarakat, wilayah dan tantangan kebutuhan investasi di masa mendatang, perlu disusun bagian Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu Perkotaan Kraton dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2038;
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 1965; UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 36 Tahun 1999; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2007; UU No 24 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2007; UU No 18 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2009; UU No 22 Tahun 2009; UU No 25 Tahun 2009; UU No 30 Tahun 2009; UU No 41 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 1 Tahun 2011; UU No 4 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 2 Tahun 2012; UU No 3 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU No 37 Tahun 2014; PP No 9 Tahun 1987; PP No 40 Tahun 1996; PP No 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No 85 Tahun 1999; PP No 82 Tahun 2001; PP No 63 Tahun 2002; PP No 82 Tahun 2001; PP No 63 Tahun 2002; PP No 44 Tahun 2004; PP No 45 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2009; PP No 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 44 Tahun 2009; PP No 16 Tahun 2005; PP No 36 Tahun 2005; PP No 20 Tahun 2006; PP No 34 Tahun 2006; PP No 50 Tahun 2007; PP No 10 Tahun 2008; PP No 21 Tahun 2008; PP No 42 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2009; PP No 34 Tahun 2009; PP No 56 Tahun 2009; PP No 70 Tahun 2009; PP No 72 Tahun 2009; PP No 10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 60 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2010; PP No 15 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2010; PP No 22 Tahun 2010; PP No 23 Tahun 2010; PP No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 61 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PP No 78 Tahun 2010; PP No 1 Tahun 2011; PP No 32 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2011; PP No 12 Tahun 2012; PP No 25 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2012; PP No 71 Tahun 2012; PP No 8 Tahun 2013; PP No 79 Tahun 2013; PP No 9 Tahun 2014; PP No 68 Tahun 2014; PP No 46 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 13 Tahun 2017; Perpres No 112 Tahun 2007; Perpres No 71 Tahun 2012; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.71/Menhut-II/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 41 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7/2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010;
Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi: a. Lingkup materi; dan b. Lingkup wilayah dan waktu perencanaan. Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi; b. rencana pola ruang; c. rencana jaringan prasarana; d. sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; e. ketentuan pemanfaatan ruang; f. pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif; g. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang; h. sanksi administrasi; dan i. ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2019

Rencana Detail tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2038

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT