Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020

Laporan Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun oleh Pemerintah Desa atas perwujudan penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Desa menyusun LPPD sesuai lingkup Peraturan Daerah, yaitu : 1. LPPD Akhir Tahun Anggaran; 2. LPPD Akhir Masa Jabatan; 3. LKPPD; 4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Kepala Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pesawaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Gedong Tataan

Tanggal Penetapan

02 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

02 Maret 2020

Tanggal Berlaku

02 Maret 2020

Sumber

JDIH Pesawaran

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Bidang

Halaman ini telah diakses 339 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LAPORAN KEPALA DESA
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, JDIH Pesawaran
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Laporan Kepala Desa
ABSTRAK:	1. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa memerlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran; 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, diatur bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; 4. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Kepala Desa. 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; 7. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) disusun oleh Pemerintah Desa atas perwujudan penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Desa menyusun LPPD sesuai lingkup Peraturan Daerah, yaitu : 1. LPPD Akhir Tahun Anggaran; 2. LPPD Akhir Masa Jabatan; 3. LKPPD; 4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2020. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2020

Laporan Kepala Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT