Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 49 Tahun 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dana pinjaman bergulir; sasaran dan ketentuan penerima; persyaratan calon penerima dana pinjaman bergulir; mekanisme penyaluran dana pinjaman bergulir; mekanisme pengembalian dana pinjaman bergulir; pengendalian dan pelaporan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 49 Tahun 2020 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

T.E.U.

Indonesia, Kota Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kediri

Tanggal Penetapan

04 November 2020

Tanggal Pengundangan

04 November 2020

Tanggal Berlaku

04 November 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 51

Subjek

KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 544 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL_49_Juklak_Pelaksanaan_Dana_Pinjaman_Bergulir_kepaka_Koperasi_dan_Usaha_Mikro.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

koperasi

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 51

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha koperasi dan usaha mikro perlu adanya fasilitasi penguatan permodalan yang bersumber dari pemerintah daerah; b. bahwa ketentuan pelaksanaan pinjaman permodalan pola bergulir kepada koperasi dan usaha mikro yang telah ada belum optimal dan belum memberikan kemudahan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22); 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 63); 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 64);
peraturan ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dana pinjaman bergulir; sasaran dan ketentuan penerima; persyaratan calon penerima dana pinjaman bergulir; mekanisme penyaluran dana pinjaman bergulir; mekanisme pengembalian dana pinjaman bergulir; pengendalian dan pelaporan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2020.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana bergulir melalui Program Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 47); b. Peraturan Walokota Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana bergulir melalui Program Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Melalui Program Pemberdayaan Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 10 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 49 Tahun 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA PINJAMAN BERGULIR UNTUK PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT