Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2020

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi a. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal B. Kebijakan dasar penyelenggaraan penanaman modal C. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal D. Kerjasama penanaman modal E. Promosi penanaman modal F. Pelayanan penanaman modal G. Pengendalian penanaman modal H. pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal I. Pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi J. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal K. Fasilitas penanaman modal L. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal M. Ketenagakerjaan N. Pelaporan dan evaluasi kegiatan penanaman modal O. Kemitraan dan peran serta masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bengkulu Tengah
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Daerah (PERDA)
Bentuk Singkat
PERDA
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Karang Tinggi
Tanggal Penetapan
22 Juni 2020
Tanggal Pengundangan
22 Juni 2020
Tanggal Berlaku
22 Juni 2020
Sumber
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah 2020 Nomor 6
Subjek
PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Bidang
Halaman ini telah diakses 382 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan