Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain: a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/ pemberian gratifikasi; b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil; c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari penyelenggara pemerintah daerah; d. proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemerintah daerah yang tidak profesional; e. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan; f. tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi; g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain; h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; i. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau j. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.