Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2011

Retribusi Jasa Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: JENIS RETRIBUSI JASA USAHA; RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH; RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN; RETRIBUSI TERMINAl; RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR; RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN; RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA; RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH; WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI; TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI ; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS; PEMERIKSAAN ; INSENTIF PEMUNGUTAN ;KETENTUAN PENYIDIKAN ;KETENTUAN PIDANA ; PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

06 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.7.SERI.B

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1653 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diubah dengan :

PERDA Kab. Bantul No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

RETRIBUSI-JASA-USAHA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta; bahwa agar kegiatan usaha dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlayani secara optimal, serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan partisipasi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa retribusi jasa usaha; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007; Materi Pokok: JENIS RETRIBUSI JASA USAHA; RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH; RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN; RETRIBUSI TERMINAl; RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR; RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN; RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA; RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH; WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI; MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG; PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI; TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI ; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ; KEDALUWARSA PENAGIHAN; PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS; PEMERIKSAAN ; INSENTIF PEMUNGUTAN ;KETENTUAN PENYIDIKAN ;KETENTUAN PIDANA ; PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman : 33 HLM; Penjelasan: 6 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521