Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2009

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENDIRIAN PDAM 3. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 4. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA 5. MODAL 6. PENGUASAAN DAN PENGURUSAN 7. BADAN PENGAWAS 8. TUNTUTAN GANTI RUGI 9. JENIS DAN TARIF 10. PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN 11. TAHUN BUKU DAN ANGGARAN 12. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN 13. PENGELOLAAN BARANG 14. PENETAPAN ALOKASI LABA 15. PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS 16. KEPEGAWAIAN 17. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 18. PEMBUBARAN 19. KETENTUAN PERALIHAN 20. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

23 Juni 2009

Tanggal Pengundangan

23 Juni 2009

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2010/ NO. 3

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH - AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 628 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 3 Tahun 2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENDIRIAN-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-KABUPATEN-WAKATOBI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2010/ NO. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:	Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44 / KPTS / 1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak Berlakunya berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3037); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukar Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomof 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Daerah Air Minum; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga; 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 / Menkes / PER / IX / 1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 / KPTS /1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah. Perda ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. PENDIRIAN PDAM 3. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 4. TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA 5. MODAL 6. PENGUASAAN DAN PENGURUSAN 7. BADAN PENGAWAS 8. TUNTUTAN GANTI RUGI 9. JENIS DAN TARIF 10. PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN 11. TAHUN BUKU DAN ANGGARAN 12. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN 13. PENGELOLAAN BARANG 14. PENETAPAN ALOKASI LABA 15. PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS 16. KEPEGAWAIAN 17. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA 18. PEMBUBARAN 19. KETENTUAN PERALIHAN 20. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521