Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2010

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PA.IAK 3. DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHTTUNGAN PAJAK 4. WILAYAH PEMUNGUTAN 5. MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 6. PENETAPAN PAJAK 7. PEMUNGUTAN PAJAK 8. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 9. KEDALUWARSA PENAGIHAN 10. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 11. INSENTIF PUNGUTAN 12. KETENTUAN KHUSUS 13. PENYIDIKAN 14. KETENTUAN PIDANA 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN LAIN-LAIN 17. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

24 November 2010

Tanggal Pengundangan

24 November 2010

Tanggal Berlaku

24 November 2010

Sumber

LD. 2010/ NO. 20

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 515 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No.20 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD. 2010/ NO. 20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten Wakatobi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2104); 2. UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3684); 3. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3686); 4. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851); 5. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4186); 6. UU Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi sulawesi renggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4339); 7. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 8. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389); 9. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 10. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 11. PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nornor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373); 12. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 13. Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 15. Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi Tahun 2008 Nomor 5); 16. Kepmendagri Nomor 120 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan pajak Daerah; 17. Kepmendagri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pajak Daerah.
Perda ini mengatur : 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PA.IAK 3. DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHTTUNGAN PAJAK 4. WILAYAH PEMUNGUTAN 5. MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 6. PENETAPAN PAJAK 7. PEMUNGUTAN PAJAK 8. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 9. KEDALUWARSA PENAGIHAN 10. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 11. INSENTIF PUNGUTAN 12. KETENTUAN KHUSUS 13. PENYIDIKAN 14. KETENTUAN PIDANA 15. KETENTUAN PERALIHAN 16. KETENTUAN LAIN-LAIN 17. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
16 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2010

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT