Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 73 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; BAB III Pendapatan Daerah; BAB IV Belanja Daerah; BAB V Pengelola Keuangan Daerah; BAB VI Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten; BAB VII Penyediaan Dana; BAB VIII Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis, BAB IX Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, BAB X Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; BAB XI Perencanaan Pengadaan, BAB XII Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia; BAB XIII Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, BAB XIV Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat; BAB XV Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, BAB XVI Pembiayaan Daerah; BAB XVII Laporan Pelaksanaan, BAB XVIII Pertanggungjawaban, BAB XIX Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi, BAB XX Perubahan APBK dan DPA Lanjutan, BAB XXI Ketentuan Penutup
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat