Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban, penyelenggaraan PTSP, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Jawa Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Semarang

Tanggal Penetapan

16 November 2020

Tanggal Pengundangan

16 November 2020

Tanggal Berlaku

16 November 2020

Sumber

BD.2020/No.48

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 660 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

pergub_48_th_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendelegasian-perizinan-ekonomikhusus
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2020/No.48
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pendelegasian Wewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka memberikan perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Jawa Tengah Nomor 060/26 Tahun 2020 tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Kendal Nomor 530/72/2020 tentang Penetapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal Sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal; b. bahwa dalam rangka memberikan dasar pemberian perizinan berusaha dan perizinan lainnya serta non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal diperlukan pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban, penyelenggaraan PTSP, monitoring, evaluasi dan pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2020. 12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020

Pendelegasian Wewenangan Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT