Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 29 Tahun 2013

Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini Menegatur Tentang , KETENTUAN UMUM,PENGHASILAN DAN TUNJANG, BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, PENGAWASAN DAN SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

18 September 2013

Tanggal Pengundangan

18 September 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 29

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 29 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KEDUDUKAN-KEUANAGAN-KEPALA-DESA--PEANGKAT-DESA-DAN-BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29, LD. 2013/ NO. 29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

- bahwa dalam upaya memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam hal menegelola keuangan desa, maka perlu ditetapkan dasar hukum dalam pengaturan kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa; - bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) pasal 29 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka kedudukan keuangan kepala desa, parangkat desa dan badan pemusyawaratan desa perlu diatur dalam peraturan Daerah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pearaturan daearah tentang kedudukan keuangan kepala desa, perangkat desa dan badan pemusyawaratan desa;
-Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 -Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 -Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 -Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 -Paraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 -Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012
Perda ini Menegatur Tentang , KETENTUAN UMUM,PENGHASILAN DAN TUNJANG, BADAN PEMUSYAWARATAN DESA, PENGAWASAN DAN SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521