Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2020

Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengelolaan BUMD yang terdiri atas: a. kebijakan; b. tata cara penyertaan modal; c. organ dan kepegawaian; d. tata cara evaluasi; e. tata kelola perusahaan yang balk; f. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; g. kerjasama; h. penggunaan laba; i. penugasan Pemerintah Daerah; j. pinjaman; k. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 1. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi; m. perubahan bentuk hukum; n. kepailitan; o. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

25 September 2020

Tanggal Pengundangan

28 September 2020

Tanggal Berlaku

28 September 2020

Sumber

LD.2020/5

Subjek

BUMD / BADAN USAHA MILIK DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 772 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kotawaringin Barat_No_5_ Th2020_Badan Usaha Milik Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BUMD
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, perlu diatur pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi dan Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pen gawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerj a dan Anggaran, Kerj a Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 88) Pengelolaan BUMD yang terdiri atas: a. kebijakan; b. tata cara penyertaan modal; c. organ dan kepegawaian; d. tata cara evaluasi; e. tata kelola perusahaan yang balk; f. perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; g. kerjasama; h. penggunaan laba; i. penugasan Pemerintah Daerah; j. pinjaman; k. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; 1. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi dan privatisasi; m. perubahan bentuk hukum; n. kepailitan; o. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2020. 50

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521