Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 41 Tahun 2020

OTORITAS VETERINER TINGKAT DAERAH DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MADIK VETERINER

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Otoritas Veteriner Tingkat Daerah Dan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; tujuan, sasaran dan ruang lingkup; pelaksana otoritas veteriner di daerah; palayanan jasa medik veteriner; jenis pelayanan; pelaksana jasa veteriner; tempat pelayanan jasa medik veteriner; izin praktek tenaga medik veteriner; izin unit pelayanan kesehatan hewan; surat rekomendasi dinas teknis; sivet; penugasan pelayanan jasa medik veteriner; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 41 Tahun 2020 tentang OTORITAS VETERINER TINGKAT DAERAH DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MADIK VETERINER

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

28 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2020

Tanggal Berlaku

28 Mei 2020

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 41

Subjek

KESEHATAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 350 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 41 TH 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

peternakan-veteriner
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 41
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG OTORITAS VETERINER TINGKAT DAERAH DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MADIK VETERINER
ABSTRAK:	menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 Undang - undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan, dan pasal 56 ayat (2) huruf b, pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner serta pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur otoritas Veteriner tingkat daerah sekaligus menyelenggarakan perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa Peraturan W alikota Nomor 68 Tahun 2017 . tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan sudah tidak sesuai dengan dinamika ketentuan Peraturan Perundang-undangan diatasnya, maka perlu dilakukan pencabutan sesuai Peraturan Perundang-undangan; c. bahwa ·berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Otoritas Veteriner Tingkat Daerah Dan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner mengingat : 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 ten tang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98); 11. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kata Blitar Thaun 2016 Nomor 71); 12. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kata Blitar Thaun 2017 Nomor 68) peraturan ini mengatur mengenai Otoritas Veteriner Tingkat Daerah Dan Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; tujuan, sasaran dan ruang lingkup; pelaksana otoritas veteriner di daerah; palayanan jasa medik veteriner; jenis pelayanan; pelaksana jasa veteriner; tempat pelayanan jasa medik veteriner; izin praktek tenaga medik veteriner; izin unit pelayanan kesehatan hewan; surat rekomendasi dinas teknis; sivet; penugasan pelayanan jasa medik veteriner; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jumlah 31 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 41 Tahun 2020

OTORITAS VETERINER TINGKAT DAERAH DAN PERIZINAN PELAYANAN JASA MADIK VETERINER

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT