Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2013

Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Prinsi-Prinsip Penyelenggaran Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan MInimal, Bahasa Pengantar, Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rekruitmen dan Penetapan, promosi dan Mutasi, Sanksi dan Penghargaan, Daerah Khusus / Terpencil, Beasiswa, Teknologi informasi dan Komunikasi, Sekolah Kejuruan, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Masyrakat Bahari, Inklusi, Kerja sama Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Sumber Dan Pengelolaan Dana pendidikan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

30 April 2013

Tanggal Pengundangan

30 April 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

LD. 2013/ NO. 12

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 952 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Wakatobi No. 12 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM-PENDIDIKAN-DAERAH-KEPULAUAN-WAKATOBI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2013/ NO. 12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi
ABSTRAK:	- bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut normanorma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar (learning society) dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional; -bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; -bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; -bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi; - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -Pasal 28 ayat (1) Huruf c dan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; -Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 -Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 -Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 -Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 -Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 -Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 -Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 -Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 -Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 -Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 -Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2008 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 -Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 -Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Prinsi-Prinsip Penyelenggaran Pendidikan, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan MInimal, Bahasa Pengantar, Sumber Daya Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Rekruitmen dan Penetapan, promosi dan Mutasi, Sanksi dan Penghargaan, Daerah Khusus / Terpencil, Beasiswa, Teknologi informasi dan Komunikasi, Sekolah Kejuruan, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Masyrakat Bahari, Inklusi, Kerja sama Pendidikan, Partisipasi Masyarakat, Sumber Dan Pengelolaan Dana pendidikan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 47

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521