Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pelindungan Penyandang Disabilitas; 3. Hak Penyandang Disabilitas; 4. Bantuan Sosial; 5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; 6. Unit Layanan Penyandang Disabilitas; 7. Penanggulangan Pemasungan Pada ODGJ; 8. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administartif; 12. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Amuntai

Tanggal Penetapan

04 Februari 2021

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2021

Tanggal Berlaku

04 Februari 2021

Sumber

LD.2021/No.03

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1022 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

3. PERDA KAB.HSU TAHUN 2021 NO.3 TTG HAK PENYANDANG DISABILITAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Hak Penyandang Disabilitas
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	bahwa untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pelindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Peraturan Daerah Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Pelindungan Penyandang Disabilitas; 3. Hak Penyandang Disabilitas; 4. Bantuan Sosial; 5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; 6. Unit Layanan Penyandang Disabilitas; 7. Penanggulangan Pemasungan Pada ODGJ; 8. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa; 9. Pembinaan dan Pengawasan; 10. Pendanaan; 11. Sanksi Administartif; 12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2021. 37 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT