Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2020

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. azas, Prinsip dan Tujuan Perjalanan Dinas; 2. biaya Perjalanan Dinas; 3. pelaksana dan Pertanggujawaban Perjalanan Dinas; 4. larangan Perjalanan Dinas; dan 5. Pengendalian dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2020 tentang PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE

T.E.U.

Indonesia, Kota Pare-Pare

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Parepare

Tanggal Penetapan

20 April 2020

Tanggal Pengundangan

20 April 2020

Tanggal Berlaku

20 April 2020

Sumber

BD.2020/No.12

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pare-Pare

Bidang

Halaman ini telah diakses 530 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWA-NO.12-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, BD.2020/No.12
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE
ABSTRAK:	dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare, maka perlu melakukan pengaturan yang lebih efisien, efektif dan transparan; Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare, secara administratif dipandang tidak efektif, maka perlu diganti; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Luar Daerah Kota Parepare. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kependudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 15. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1235/VII/ Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 1. azas, Prinsip dan Tujuan Perjalanan Dinas; 2. biaya Perjalanan Dinas; 3. pelaksana dan Pertanggujawaban Perjalanan Dinas; 4. larangan Perjalanan Dinas; dan 5. Pengendalian dan Pengawasan
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020. 22

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 12 Tahun 2020

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KOTA PAREPARE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT