Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 57 Tahun 2020

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL PENGELOLAAN PENGETAHUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 57 Tahun 2020 tentang GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

18 September 2020

Tanggal Pengundangan

18 September 2020

Tanggal Berlaku

18 September 2020

Sumber

BD.2020/No.57

Subjek

KESEHATAN - LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 560 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No-57-Tahun-2020-Kab.-Soppeng.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2020/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
ABSTRAK:	Dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mengimplementasikan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses sanitasi dasar perlu upaya akselerasi dengan menyelenggarakan gerakan sanitasi total berbasis masyarakat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air ; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/MENKES/PER/VI/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum ; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan ; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional ; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1428 / SK / XII / 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :852/ MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 101); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 126); MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG KONDUSIF PENINGKATAN KEBUTUHAN SANITASI TOTAL PENINGKATAN PENYEDIAAN SANITASI TOTAL PENGELOLAAN PENGETAHUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020. 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 57 Tahun 2020

GERAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT