Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 27 Tahun 2020

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK BAB III TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB VI PENGURANGAN PAJAK BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB X WEWENANG BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 27 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

15 September 2020

Tanggal Pengundangan

15 September 2020

Tanggal Berlaku

15 September 2020

Sumber

BD.2020/No.27

Subjek

APBD - APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 405 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup-No.-27-Tahun-2020-Kab.-Takalar.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BA TUAN TATA CARA PENGELOLAANPAJAKMINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN
ABSTRAK:	a. bahwa setelah mencermati Peraturan Bupati Takalar Nomor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan; a. bahwa setelah mencermati Peraturan Bupati Takalar Nornor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, masih ada beberapa materi yang perlu penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mengubah dan meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 09.a Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1822); I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049); 5. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 6. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan clan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I 0. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; I 0. Peraturan Menteri Energi clan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaanan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK BAB III TATA CARA PENERBITAN KETETAPAN PAJAK BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK BAB V PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BAB VI PENGURANGAN PAJAK BAB VII PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BAB VIII PEMERIKSAAN PAJAK BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN BAB X WEWENANG BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020. TAHUN 2020 NOMOR 27 11 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 27 Tahun 2020

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT