Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2012

Penyelenggaraan Izin Gangguan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Kewenangan Pemberian Izin; Penyelenggaran Perizinan; Retribusi Izin; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

14 Mei 2012

Tanggal Pengundangan

14 Mei 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.7

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

Halaman ini telah diakses 753 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab.Kulon Progo No.7 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Izin Gangguan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan empat belas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Penyelenggaraan-Izin-Gangguan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Izin Gangguan
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; b. Bahwa izin gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perlindungan terhadap timbulnya bahaya kerugian dan/atau gangguan lingkungan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan; c. Bahwa masyarakat berhak mendapatkan akses informasi mengenai segala proses dalam penyelenggaraan izin gangguan; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan; Kriteria Gangguan; Persyaratan Izin; Kewenangan Pemberian Izin; Penyelenggaran Perizinan; Retribusi Izin; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor : 9 Tahun 1987 tentang Izin Tempat Usaha (HO) Jumlah Halaman: 25 HLM; Penjelasan: 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521