Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 27 Tahun 2020

Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Kelurahan yang Pendanaannya Bersumber dari Alokasi Umum Tambahan TA 2020 Ditambah APBD TA 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Kelurahan yang Pendanaannya Bersumber dari Alokasi Umum Tambahan TA 2020 Ditambah APBD TA 2020

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

17 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2020

Tanggal Berlaku

18 Maret 2020

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 825

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 553 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nomor 27 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN DANA KELURAHAN YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 DITAMBAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 825

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan Pendanaan Kelurahan dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Kelurahan yang Pendanaannya Bersumber dari Alokasi Umum Tambahan TA 2020 Ditambah APBD TA 2020

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan TA 2020 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu adanya petunjuk pelaksanaannya
1. UU No. 9 Tahun 1967 2. UU No. 12 Tahun 1985 3. UU No. 21 Tahun 1997 4. UU No. 30 Tahun 2002 5. UU No. 17 Tahun 2003 6. UU No. 1 Tahun 2004 7. UU No. 10 Tahun 2004 8. UU No. 15 Tahun 2004 9. UU No. 25 Tahun 2004 10. UU No. 33 Tahun 2004 11. UU No. 28 Tahun 2009 12. UU No. 23 Tahun 2014 13. PP No. 109 Tahun 2000 14. PP No. 20 Tahun 2001 15. PP No. 23 Tahun 2005 16. PP No. 24 Tahun 2005 17. PP No. 54 Tahun 2005 18. PP No. 55 Tahun 2005 19. PP No. 56 Tahun 2005 20. PP No. 57 Tahun 2005 21. PP No. 58 Tahun 2005 22. PP No. 65 Tahun 2005 23. PP No. 8 Tahun 2006 24. PP No. 39 Tahun 2007 25. PP No. 71 Tahun 2010 26. PP No. 27 Tahun 2014 27. PP No. 12 Tahun 2017 28. PP No. 17 Tahun 2018 29. PP No. 54 Tahun 2010 30. Permendagri No. 13 Tahun 2006 31. Permendagri No. 36 Tahun 2011 32. Permendagri No. 32 Tahun 2011 33. Permendagri No. 64 Tahun 2013 34. Permendagri No. 130 Tahun 2018 35. Perda Kab. Kaur No. 5 Tahun 2015 36. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521