Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013
Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakMETADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis
T.E.U.
Indonesia, Kementerian Pertanian
Nomor
04/Permentan/OT.140/1/2013
Bentuk
Peraturan Menteri Pertanian
Bentuk Singkat
Permentan
Tahun
2013
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
10 Januari 2013
Tanggal Pengundangan
18 Januari 2013
Tanggal Berlaku
18 Januari 2013
Sumber
BN. 2013 Nomor 104, jdih.pertanian.go.id
Subjek
PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Kementerian Pertanian
Bidang
Halaman ini telah diakses 730 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Provinsi
-
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
-
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2297/Kpts/OT/160/6/2010 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
-
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1062/Kpts/OT/160/6/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2297/Kpts/OT/ 160/6/2010 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan