Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2010

Retribusi Rumah Potong Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGK.AT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 6. TARIF 7. WILAYAH PEMUNGUTAN 8. TATA CARA PEMUNGUTAN 9. SANKST ADMINTSTRATIF 10. TATA CARA PEMBAYARAN 11. TATA CARA PENAGIHAN 12. KEDALUWARSA 13. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA 14. PENGAWASAN 15. INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF 16. KETENTUAN PENYIDIK 17. KETENTUAN PIDANA 18. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

09 Agustus 2010

Tanggal Pengundangan

09 Agustus 2010

Tanggal Berlaku

09 Agustus 2010

Sumber

LD. 2010/No. 4, LL 9 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 505 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka Utara No.04 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI - RUMAH POTONG HEWAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2010/No. 4, LL 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada masyarakat maka kegiatan yang berhubungan dengan ternak/hewan perlu diatur oleh karena itu kegiatan pemotongan ternak/hewan diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat; Bahwa tempat/rumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah adalah jasa sehingga dapat dipungut retribusi sebagai salah satu sumber PAD sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 3. GOLONGAN RETRIBUSI 4. CARA MENGUKUR TINGK.AT PENGGUNAAN JASA 5. PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 6. TARIF 7. WILAYAH PEMUNGUTAN 8. TATA CARA PEMUNGUTAN 9. SANKST ADMINTSTRATIF 10. TATA CARA PEMBAYARAN 11. TATA CARA PENAGIHAN 12. KEDALUWARSA 13. TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA 14. PENGAWASAN 15. INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF 16. KETENTUAN PENYIDIK 17. KETENTUAN PIDANA 18. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2010.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 4 Tahun 2010

Retribusi Rumah Potong Hewan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT