Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pendapatan atau Penerimaan BLUD; Pemanfaatan SILPA BLUD; Penganggaran SILPA BLUD; Penatausahaan SILPA BLUD; Pertanggungjawaban SILPA BLUD; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

T.E.U.

Indonesia, Kota Pontianak

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pontianak

Tanggal Penetapan

02 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2020

Tanggal Berlaku

02 Januari 2020

Sumber

BD.2020/NO.4, LL Kota Pontianak : 7 HAL

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pontianak

Bidang

Halaman ini telah diakses 409 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perwa-nomor-4-tahun-2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN KEUANGAN-BLUD
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BD.2020/NO.4, LL Kota Pontianak : 7 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran Badan Layanan Umum Daerah merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran Badan layanan Umum Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran Badan layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan kepala Daerah. Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, Perpres No.72 Tahun 2012, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.79 Tahun 2018. Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Pendapatan atau Penerimaan BLUD; Pemanfaatan SILPA BLUD; Penganggaran SILPA BLUD; Penatausahaan SILPA BLUD; Pertanggungjawaban SILPA BLUD; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020. Peraturan ini memiliki 7 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2020

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISA LEBIH PERHITUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN UNIT PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT