Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka No. 9 Tahun 1999

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan; ketentuan pidana; serta penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

1999

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

28 April 1999

Tanggal Pengundangan

23 November 1999

Tanggal Berlaku

23 November 1999

Sumber

LD. 1999/ NO. 29

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 1187 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka No.09 Tahun 1999.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kolaka No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka

TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 1999/ NO. 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
ABSTRAK:	. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa perlu disesuaikan; b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1924); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 4. Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retrubusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55 Tambahan lembaran negara nomor Nomor 3692); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pengesahan Peraturan Daerah; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka. Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; pengawasan; ketentuan pidana; serta penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1999. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521