Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011

Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS PAJAK 3. PAJAK HOTEL 4. PAJAK RESTORAN 5. PAJAK HIBURAN 6. PAJAK REKLAME 7. PAJAK PENERANGAN JALAN 8. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 9. PAJAK PARKIR 10. PAJAK AIR TANAH 11. PAJAK SARANG BURUNG WALET 12. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 13. PEMUNGUTAN PAJAK 14. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 15. KEDALUWARSA PENAGIHAN 16. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 17. PENGAWASAN 18. INSENTIF PEMUNGUTAN 19. KETENTUAN KHUSUS 20. PENYIDIKAN 21. KETENTUAN PIDANA 22. KETENTUAN LAIN 23. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

24 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

24 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

24 Oktober 2011

Sumber

LD. 2011/No. 2 , LL 59 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 1066 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka Utara No.02 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK DAERAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2011/No. 2 , LL 59 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:	Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah perlu di sesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,Tambahan Negara Republik Nomor 3684 ); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana,Kabupaten Wakatobi,dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan KepaIa Daerah atau Dibayar Sendiri OIeh Wajib Pajak. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 1. KETENTUAN UMUM 2. JENIS PAJAK 3. PAJAK HOTEL 4. PAJAK RESTORAN 5. PAJAK HIBURAN 6. PAJAK REKLAME 7. PAJAK PENERANGAN JALAN 8. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 9. PAJAK PARKIR 10. PAJAK AIR TANAH 11. PAJAK SARANG BURUNG WALET 12. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 13. PEMUNGUTAN PAJAK 14. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 15. KEDALUWARSA PENAGIHAN 16. PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 17. PENGAWASAN 18. INSENTIF PEMUNGUTAN 19. KETENTUAN KHUSUS 20. PENYIDIKAN 21. KETENTUAN PIDANA 22. KETENTUAN LAIN 23. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2011.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2011

Pajak Daerah Kabupaten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT