Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018

Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang Pengaduan (Prinsip Dasar Penanganan Pengaduan, Sumber, Tim Penanganan Pengaduan), Tahapan Pengelolaan Pengaduan (Penerimaan, penatausahaan, Tindak Lanjut), Perlindungan dan Penghargaan, Sanksi dan Pemulihan Nama Baik, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor

44/PERMEN-KP/2018

Bentuk

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Bentuk Singkat

Permen KKP

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

06 November 2018

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2018

Tanggal Berlaku

07 Desember 2018

Sumber

BN.2018 No. 1606, jdih.kkp.go.id

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bidang

Halaman ini telah diakses 748 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen KKP Nomor 44 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 44/PERMEN-KP/2018, BN.2018 No. 1606, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); Mengatur tentang Pengaduan (Prinsip Dasar Penanganan Pengaduan, Sumber, Tim Penanganan Pengaduan), Tahapan Pengelolaan Pengaduan (Penerimaan, penatausahaan, Tindak Lanjut), Perlindungan dan Penghargaan, Sanksi dan Pemulihan Nama Baik, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018. Mencabut Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 25 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521