Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Dan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Wilayah Kabupaten Semarang Yang Dirawat Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Di Ruang Perawatan Kelas III

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, teknis pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Dan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Wilayah Kabupaten Semarang Yang Dirawat Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Di Ruang Perawatan Kelas III

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

27 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD.2019/ No.88

Subjek

KESEHATAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 482 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_88_2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

JUKNIS-RETRIBUSI-KESEHATAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2019/ No.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Dan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Wilayah Kabupaten Semarang Yang Dirawat Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Di Ruang Perawatan Kelas III

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib retribsui dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam hal usaha pengentasan kemiskinan dan Bupati dapat membebaskan Retribusi tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang di Ruang Perawatan kelas II bagi penduduk Kabupaten Semarang yang tidak mampu dan tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan/atau Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dan retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat untuk Rawat Jalan bagi penduduk Kabupaten Semarang; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang khususnya warga masyarakat miskin yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan Pengemis Gelandangan dan Orang terlantar di wilayah Kabupaten Semarang, maka perlu mengatur teknis pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi pelayanan kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Semarang Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional, dan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Wilayah Kabupaten Semarang yang Dirawat Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan/Atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang Di Ruang Perawatan Kelas III;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2009, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Thun 1992, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 96 Tahun 2012, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten semarang Nomor 7 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, teknis pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
12 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521