Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020

Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas, pelaksanaan kewenangan, pembentukan tim teknis, manajemen pelayanan, pelayanan secara elektronik, pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lampung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Liwa

Tanggal Penetapan

01 April 2020

Tanggal Pengundangan

01 April 2020

Tanggal Berlaku

01 April 2020

Sumber

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 433 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No 20 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20,
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
ABSTRAK:	Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan Pelayanan Perizinan Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Sehubungan dengan adanya perubahan beberapa perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 perlu direvisi. 1. UU No. 6 Tahun 1991 2. UU No. 25 Tahun 2007 3. UU No. 25 Tahun 2009 4. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diganti beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 5. PP No. 96 Tahun 2012 6. PP Nom 24 Tahun 2018 7. PP No. 97 Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas, pelaksanaan kewenangan, pembentukan tim teknis, manajemen pelayanan, pelayanan secara elektronik, pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan pengawasan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. 1. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2012 2. Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2013 3. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2018 20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2020

Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT