Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 28 Tahun 2020

TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB V JENIS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGUJIAN BAB VI TARIF DAN PENERIMAAN RETRIBUSI BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VIII KRITERIA KENDARAAN TIDAK DAPAT DIUJI BAB IX SANKSI ADMINISTRASI BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 28 Tahun 2020 tentang TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

T.E.U.

Indonesia, Kota Metro

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Metro

Tanggal Penetapan

06 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2020

Tanggal Berlaku

06 Juli 2020

Sumber

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Metro

Bidang

Halaman ini telah diakses 384 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pw No. 28 Tahun 2020 ttg Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin-retribusi-pad-pendapatan asli daerah-kendaraan bermotor

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 6 Tahun 2018 dan adanya perkembangan pengaturan maka perlu dilakukan penyesuaian serta perubahan tata laksana pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kota Metro; b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Nomor 237 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap penyesuaian dan perubahan mengenai tata laksana tersebut, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2104 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkuran Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228); 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkuran Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9); 16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB IV KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB V JENIS PELAYANAN DAN TATA CARA PENGUJIAN BAB VI TARIF DAN PENERIMAAN RETRIBUSI BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB VIII KRITERIA KENDARAAN TIDAK DAPAT DIUJI BAB IX SANKSI ADMINISTRASI BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Walikota Metro Nomor 44 Tahun 2014 ten tang Tata Laksana Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Metro Nomor 28 Tahun 2020

TATA LAKSANA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT