Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Forum Komunikasi Gender Harmoni; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Ngamprah

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD 2016/No.2 E

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 413 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 2 2016 PUG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN - TEKNIS - PELAKSANAAN - PENGARUSUTAMAAN - GENDER - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - BARAT
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD 2016/No.2 E
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:	Bahwa kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender, perlu diimplementasikan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo. Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Bupati. UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2008; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2008; Permendagri No. 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen PPPA No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2015 Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Forum Komunikasi Gender Harmoni; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011 9 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT