Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PP ini mengatur mengenai 31 jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah (PP)

Bentuk Singkat

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

21 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2020

Tanggal Berlaku

21 Januari 2021

Sumber

LN.2020/No.294, TLN No.6603, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.

Subjek

PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 59934 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP Nomor 76 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PP No. 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jenis - Tarif - Penerimaan - Negara - Bukan Pajak - PNBP- Kepolisian Negara Republik Indonesia - POLRI
2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 76, LN.2020/No.294, TLN No.6603, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. PP ini mengatur mengenai 31 jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Seluruh PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2021. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 50 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penjelasan 5 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521