Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2020
Perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Pasaman Barat
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakBeberapa ketentuan dalam Perbup Pasbar No. 15 Tahun 2018 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah dan ketentuan ayat (2) dihapus
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 15 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Pasaman Barat No. 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Pasaman Barat
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pasaman Barat
Nomor
10
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Simpang Ampek
Tanggal Penetapan
19 Maret 2020
Tanggal Pengundangan
19 Maret 2020
Tanggal Berlaku
19 Maret 2020
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 10
Subjek
HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Bidang
Halaman ini telah diakses 664 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mengubah :
-
PERBUP NO. 15 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERDA KAB. PASAMAN BARAT
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan