Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2020

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Penyesuaian Tarif Retribusi 8. Tata Cara dan Wilayah Pemungutan 9. Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 10. Tata Cara Pembayaran 11. Tata Cara Penagihan 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Kedaluwarsa Penagihan 16. Insentif Pemungutan 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kota Bukit Tinggi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Bukittinggi

Tanggal Penetapan

01 Juli 2020

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2020

Tanggal Berlaku

01 Juli 2020

Sumber

LD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 2

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bukit Tinggi

Bidang

Halaman ini telah diakses 708 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda 2 th 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendapatan - retribusi
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kota Bukittinggi Tahun 2020 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 sehubungan dengan uji materil atas penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan. UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 7. Penyesuaian Tarif Retribusi 8. Tata Cara dan Wilayah Pemungutan 9. Masa Retribusi dan Retribusi Terutang 10. Tata Cara Pembayaran 11. Tata Cara Penagihan 12. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi 13. Keberatan 14. Pengembalian Kelebihan Pembayaran 15. Kedaluwarsa Penagihan 16. Insentif Pemungutan 17. Ketentuan Penyidikan 18. Ketentuan Pidana 19. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020. 19 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2020

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT