Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2019

Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perturan ini mengatur dan menetapkan tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari VI Bab dan 19 Pasal dengan rincian BAB sebagai berikut: - BAB I Ketentuan Umum; - BAB II Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa; - BAB III Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Guru Sertifikasi; - BAB IV Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Pemberhentian Sementara dan Cuti; - BAB V Kedudukan Keuangan BPD; dan - BAB VI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Praya

Tanggal Penetapan

14 Oktober 2019

Tanggal Pengundangan

14 Oktober 2019

Tanggal Berlaku

14 Oktober 2019

Sumber

LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 559 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUB LOMBOK TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

EDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

-bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberitukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentangPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tantang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Perturan ini mengatur dan menetapkan tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, yang terdiri dari VI Bab dan 19 Pasal dengan rincian BAB sebagai berikut: - BAB I Ketentuan Umum; - BAB II Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa; - BAB III Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan Guru Sertifikasi; - BAB IV Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Akibat Pemberhentian Sementara dan Cuti; - BAB V Kedudukan Keuangan BPD; dan - BAB VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Nomin 1.b Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Pemrintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
Tidak Ada
8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2019

Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT