Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2020, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat serta ditambahkan 1 (satu) lampiran yaitu Lampiran V 2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g 3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah 4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah dan ditambah 5. Ketentuan dalam Pasal 9 dihapus 1 (satu) ayat dan diubah 6. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah 7. Ketentuan dalam Pasal 15 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2020
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor
7
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2020
Tempat Penetapan
Painan
Tanggal Penetapan
24 Maret 2020
Tanggal Pengundangan
24 Maret 2020
Tanggal Berlaku
24 Maret 2020
Sumber
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 7
Subjek
APBD - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Bidang
Halaman ini telah diakses 348 kali

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan