Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2019

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. meliputi: ketentuan umum; maksud , tujuan dan ruang lingkup; pembangunan menara baru; penempatan lokasi menara bersama baru; rekomendasi zona lokasi, perizinan dan retribusi pengendalian menara, kewajiban penyedia menara; pengawasan; evaluasi dan review zona lokasi menara; sanksi administratif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2019

Tanggal Pengundangan

30 Agustus 2019

Tanggal Berlaku

30 Agustus 2019

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 53

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 500 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL 53 TH 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perizinan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	a. bahwa seiring dengan perkembangan tingkat kebutuhan masvarakat atas sarana telekomunikasi dan dalam rangka pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur layanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendirian dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan penataan ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, dengan peraturan bupati/walikota; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang/ Izin Prinsip berupa Objek Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf h dan pasal 84 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum sekaligus untuk menindaklanjuti hasil Pengujian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUXII/ 2014, maka penetapan tarif retribusi pengendalian Menara telekomunikasi harus menggunakan formulasi/rumus penghitungan yang jelas sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan perizinan pemanfaatan ruang; d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Mengingat: Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; PP 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Blitar Namar 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kata Blitar Namar 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 Materi pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. meliputi: ketentuan umum; maksud , tujuan dan ruang lingkup; pembangunan menara baru; penempatan lokasi menara bersama baru; rekomendasi zona lokasi, perizinan dan retribusi pengendalian menara, kewajiban penyedia menara; pengawasan; evaluasi dan review zona lokasi menara; sanksi administratif; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Menara telekomunikasi di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 30 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2019

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT