Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 100 Tahun 2019

Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dan Alat Kelengkapan Lain; Tunjangan Komunikasi Intensif; Tunjangan Kesejahteraan; Dana Operasional Pimpinan DPRD; Besaran Tunjangan Reses; Ketentuan lain-lain; Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

100

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 104

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 283 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_No__100_2019_tentang_Tunjangan_Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENGHASILAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 104

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 Ayat (7) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu mengatur Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007; 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017; 16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dan Alat Kelengkapan Lain; Tunjangan Komunikasi Intensif; Tunjangan Kesejahteraan; Dana Operasional Pimpinan DPRD; Besaran Tunjangan Reses; Ketentuan lain-lain; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521