Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2019

Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; Ketentuan umum; Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana; Pemantauan dan Evaluasi; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lumajang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lumajang

Tanggal Penetapan

31 Juli 2019

Tanggal Pengundangan

31 Juli 2019

Tanggal Berlaku

31 Juli 2019

Sumber

BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 72

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang

Bidang

Halaman ini telah diakses 351 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_No__69_2019_tentang_Mekanisme_Pengelolaan_Dana_Penganggulangan_Bencana.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANGGULANGAN BENCANA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2019 No 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana serta untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat, maka perlu mengatur Mekanisme Pengelolaan Dana Penganggulangan Bencana dengan Perauran Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; 8. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2011; 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018; 24. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 1/HUK/1995; 25. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/1995; 26. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1054/.K/12/MPE/2000; 27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; 28. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008; 29. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008; 30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008; 31. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008; 32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008; 33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008; 34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010; 35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010; 36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011; 37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012; 38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2012; 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2009; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2011; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan ini berisi tentang; Ketentuan umum; Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana; Pemantauan dan Evaluasi; Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 69 Tahun 2019

Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT