Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2001

Retribusi Perizinan Usaha Koperasi Serta Pengusaha Kecil Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi perizinan usaha koperasi serta pengusaha kecil menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Perizinan Usaha Koperasi Serta Pengusaha Kecil Menengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

12 Februari 2001

Tanggal Pengundangan

12 Februari 2001

Tanggal Berlaku

12 Februari 2001

Sumber

LD. 2001/NO. 15

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 625 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka No.03 Tahun 2001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KOPERASI - PENGUSAHA KECIL MENENGAH
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2001/NO. 15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Usaha Koperasi Serta Pengusaha Kecil Menengah
ABSTRAK:	a. bahwa pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan undian di Kabupaten Kolaka telah banyak di usahakan oleh Instansi Pemerintah, Organisasi dan Lembaga Sosial Masyarakat. b. bahwa untuk tertibnya usaha pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan undian dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian; 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273); 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 3209); 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara); 10. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 13. Keputusan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah; 14. Keputusan Presiden RI Nomor 48 tahun 2000 Tentang Penertiban Penyelenggaraan Perjudian; 15. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/1996 Tentang Penetapan Sumber-sumber Penerimaan bukan Pajak di Lingkungan Departemen Sosial; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka. Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi perizinan usaha koperasi serta pengusaha kecil menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan, struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluwarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2001. 23

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2001

Retribusi Perizinan Usaha Koperasi Serta Pengusaha Kecil Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT