Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2002

Pertambangan Umum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang pertambangan umum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai usaha pertambangan umum; wewenang dan tanggung jawab; pemberian kuasa pertambangan; pertambangan rakyat; pengelolaan lingkungan hidup; hubungan pemegang KP, KK dan PKP2B dengan hak atas tanah; berakhirnya izin usaha pertambangan; pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kemitrausahaan; kewajiban pemegang KP, KK; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

18 Januari 2002

Tanggal Pengundangan

18 Januari 2002

Tanggal Berlaku

18 Januari 2002

Sumber

LD. 2002/ NO. 2

Subjek

PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 681 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kolaka No.01 Tahun 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERTAMBANGAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2002/ NO. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertambangan Umum Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan, setiap usaha pertambagan bahan galian Golongan Startegis dan golongan bahan galian vital harus mempunyai izin Kuasa Pertambangan. b. bahwa untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Pertambagan Umum Daerah dengan Peraturan Daerah. 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang – undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan; 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 3209); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Nomor 4048); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Pertaturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambagan ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran negara Nomor 4154); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentag Penggolongan Bahan – Bahan Galian; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4139); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tentang pedoman tehnis penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Pertambagan Umum; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka; Dalam peraturan ini diatur tentang pertambangan umum daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai usaha pertambangan umum; wewenang dan tanggung jawab; pemberian kuasa pertambangan; pertambangan rakyat; pengelolaan lingkungan hidup; hubungan pemegang KP, KK dan PKP2B dengan hak atas tanah; berakhirnya izin usaha pertambangan; pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kemitrausahaan; kewajiban pemegang KP, KK; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. 39

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2002

Pertambangan Umum Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT