Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2019

Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi : a. kriteria; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. prosedur pengajuan penggunaan; e. laporan dan pertanggungjawaban; f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Probolinggo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Kraksaan

Tanggal Penetapan

12 Februari 2019

Tanggal Pengundangan

13 Februari 2019

Tanggal Berlaku

13 Februari 2019

Sumber

BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 11 Seri G1

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Bidang

Halaman ini telah diakses 412 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO.11-TAHUN-2019-TENTANG-PEDOMAN-PENGELOLAAN-BELANJA-TID.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Keuangan daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 11 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Peraturan Kepala BNPB No 6A Tahun 2011; Perda Kab. Probolinggo No 7 Tahun 2015; Perda Kab. Probolinggo No 6 Tahun 2016. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi : a. kriteria; b. penganggaran; c. pelaksanaan; d. prosedur pengajuan penggunaan; e. laporan dan pertanggungjawaban; f. monitoring, evaluasi dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2019. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521