Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Pihak Ketiga Lainnya

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Curup

Tanggal Penetapan

12 September 2016

Tanggal Pengundangan

14 September 2016

Tanggal Berlaku

14 September 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 114

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

Bidang

Halaman ini telah diakses 264 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Penyertaan Modal pinal.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PIHAK KETIGA LAINNYA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 114
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada BUMD dan Pihak Ketiga Lainnya
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Ketiga lainnya. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 16. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 13 Tahun 1981 17. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 1999 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 1986 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2010 Berdasarkan Ketentuan Yang Mengenai Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Pihak Ketiga Lainnya
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016. 14

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521