Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019

Perkoperasian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Landasan, Asas, dan Tujuan 3. Fungsi, Peran, dan Prinsip 4. Kelembagaan Koperasi 5. Keanggotaan 6. Izin dan Kegiatan Koperasi 7. Modal Koperasi 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Pemberdayaan Koperasi 10. Kemitraan 11. Kewajiban Larangan 12. Sanksi Administratif 13. Ketetuan Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perkoperasian

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sukoharjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sukoharjo

Tanggal Penetapan

31 Desember 2019

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2019

Tanggal Berlaku

31 Desember 2019

Sumber

LD 2019/ No. 9

Subjek

KOPERASI, UMKM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 719 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sukoharjo No 9 Th 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

koperasi
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2019/ No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perkoperasian
ABSTRAK:	a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan; c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, koperasi merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian; Dasar Hukum peraturan daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 2011 telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 1994; PP No. 17 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 33 Tahun 1998; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Sukoharjo No. 12 Tahun 2016 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1. Ketentuan Umum 2. Landasan, Asas, dan Tujuan 3. Fungsi, Peran, dan Prinsip 4. Kelembagaan Koperasi 5. Keanggotaan 6. Izin dan Kegiatan Koperasi 7. Modal Koperasi 8. Pembinaan dan Pengawasan 9. Pemberdayaan Koperasi 10. Kemitraan 11. Kewajiban Larangan 12. Sanksi Administratif 13. Ketetuan Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. 40 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019

Perkoperasian

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT