Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur JRA Substantif pada PD atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a. Perhubungan; b. Penanggulangan Bencana; c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Komunikasi dan Informatika; e. Penanggulangan Narkotika; f. Kehutanan; g. Persandian; h. Statistik; i. Sosial; j. Pemerintahan Daerah; dan k. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Palangka Raya

Tanggal Penetapan

07 Agustus 2020

Tanggal Pengundangan

07 Agustus 2020

Tanggal Berlaku

07 Agustus 2020

Sumber

BD.2020/39

Subjek

ARSIP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 545 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Provinsi Kalteng No 39 Tahun 2020 ttg Jadwal Retensi Arsip Subtantif.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

arsip
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD.2020/39
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
ABSTRAK:	bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu jadwal retensi arsip yang baku dan jelas. Jadwal retensi arsip perlu disusun dalam bentuk kebijakan daerah yang akan menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan jadwal retensi arsip substantif di perangkat daerah. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memiliki jadwal retensi arsip setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2018 Peraturan Gubernur ini mengatur JRA Substantif pada PD atau unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang: a. Perhubungan; b. Penanggulangan Bencana; c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; d. Komunikasi dan Informatika; e. Penanggulangan Narkotika; f. Kehutanan; g. Persandian; h. Statistik; i. Sosial; j. Pemerintahan Daerah; dan k. Kependudukan dan Keluarga Berencana.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2020. 69 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2020

Jadwal Retensi Arsip Substantif Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT